Subang — hakbicara.com — Anggota DPRD Prov Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus wakil ketua dewan Provinsi Jawa Barat Ono Surono, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus dengar pendapat dengan masyarakat Dawuan, Subang, Sabtu (17/05).

Dalam kunjungan tersebut, berbagai keluhan dan keresahan warga disampaikan langsung, khususnya terkait penggusuran lahan bantaran sungai di dawuan yang tidak adil dan sarat ketimpangan.

Warga atas nama Wisnu menyampaikan kekhawatirannya terkait lahan miliknya yang sudah bersertifikat namun akan terdampak penggusuran. Ia menambahkan bahwa masyarakat kecil selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam setiap proyek pembangunan.

Baca Lainnya :

• Fraksi PDIP Walk Out dari Rapat DPRD Jabar, Protes Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi 0
• Viking Subang Gelar Nobar BRI Liga 1: Ajang Silaturahmi Antar anggota0
• RAKER DEWAN PENDIDIKAN KAB. SUBANG : Kolaborasi, Infrastruktur, dan Kesempatan yang Merata0
• Tragedi Ledakan Amunisi TNI di Garut, 13 Orang Tewas0
• Hajat Panen Tebu, Subang Targetkan PG Rajawali Aktif 20270

“Sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti. Kami merasa digantung,” ujarnya.

Keluhan lainnya juga mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan kebijakan. Warga mempertanyakan mengapa penggusuran begitu tegas terhadap masyarakat kecil di dawuan, sementara proyek-proyek besar seperti D’Castelo dan Astro yang jelas-jelas berdiri di atas kawasan resapan air dan perbukitan tidak tersentuh hukum.

“Kenapa kami yang harus dikorbankan, sementara bangunan besar milik pengusaha di atas sana tetap berdiri? Bukankah itu juga melanggar aturan?” ungkap wisnu.

Dalam tanggapannya, Kang Ono Surono menyoroti ketidakjelasan koordinasi antara pemerintah provinsi dan lembaga terkait, termasuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, banyak kebijakan yang akan diambil justru bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ia juga menyinggung inkonsistensi yang mencolok dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam menyikapi berbagai persoalan.

“Banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui koordinasi yang jelas. Bahkan statemen-statemen dari Kang Dedi berubah-ubah setelah ada masalah. Ini menggambarkan sikap yang tidak konsisten, baik dalam pernyataan maupun tindakan,” tegas Kang Ono.

Lebih lanjut, Kang Ono juga menyinggung proses perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah lima kali direvisi, namun hanya tiga versi yang sampai ke DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal transparansi dan penghormatan terhadap lembaga legislatif. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berjalan sendiri tanpa pengawasan," Ungkapnya.

Terkait walkout yang dilakukan Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat, Kang Ono menyatakan bahwa langkah itu merupakan bentuk sikap politik terhadap kepemimpinan yang dinilai menutup ruang dialog dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

“Gubernur dan perangkatnya tidak bisa berjalan sendiri. DPRD adalah representasi rakyat yang harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis,” pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan di atas penderitaan rakyat kecil.

Kang Ono menutup pertemuan dengan komitmen untuk terus memperjuangkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan di daerah.

Untuk video selengkapnya silahkan kunjungi youtube hakbicara.com : @hakbicarachannel

Video Terkait: